Kapolri Dorong Pelarangan Total Vape, MUI Tetapkan Haram, Muhammadiyah Dukung Pemberantasan Penyalahgunaan Rokok Elektrik

JAKARTA – Wacana pelarangan total rokok elektrik atau vape di Indonesia semakin menguat.

Setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendorong pelarangan vape melalui kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini dukungan terhadap kebijakan tersebut menguat menyusul terbitnya fatwa haram MUI dan sikap Muhammadiyah yang mendukung pemberantasan penyalahgunaan vape.

Langkah Kapolri tersebut berangkat dari kekhawatiran terhadap maraknya penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Bahkan, Polri telah lebih dahulu menerapkan larangan penggunaan vape bagi seluruh personelnya melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

Dalam pertemuannya dengan pengurus MUI pada 13 Oktober 2026, Kapolri secara khusus meminta para ulama mengkaji kemungkinan pelarangan total vape.

“Saya terima kasih MUI Jawa Timur sudah melarang vape. Mudah-mudahan nanti MUI Pusat juga melarang total vape,” ujar Suyudi.

Kapolri juga menyebut vape berpotensi menjadi salah satu pintu masuk peredaran narkotika jenis baru yang dikemas dalam cairan dan sulit dikenali masyarakat.

Dukungan serupa juga datang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar menegaskan bahwa organisasinya telah lebih dahulu menetapkan keharaman vape melalui keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/PER/I.1/E/2020.

“Fatwa haram vape itu sudah diputuskan,” kata Syamsul di Yogyakarta, Senin (2/11/2026).

Ia menegaskan Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah dan Polri yang sejalan dengan keputusan keagamaan tersebut.

“Kita sangat mendukung itu, kan sudah difatwakan. Konsekuensinya, kita harus mendukung kebijakan yang sejalan dengan fatwa tersebut. Tidak mungkin kita mengeluarkan fatwa, tetapi mengambil sikap berbeda,” ujarnya.

Sementara itu, MUI secara resmi menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November 2026. Fatwa tersebut menyatakan penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan vape.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Asrorun.

MUI bahkan merekomendasikan Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi hukum.

Sejumlah Pemda Mulai Siapkan Kebijakan Larangan Vape

Gelombang dukungan terhadap pelarangan vape juga mulai diikuti sejumlah pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, misalnya, telah lebih dahulu melarang penggunaan vape bagi ASN, PPPK, dan pegawai BUMD. Pemprov Sumut bahkan menyiapkan peningkatan kebijakan tersebut menjadi peraturan daerah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut, Mulyono, mengatakan:

“Gubernur melarang semua ASN, termasuk PPPK, juga pegawai BUMD Sumut menggunakan vape, sedangkan pada masyarakat umum masih bersifat imbauan, DPRD menyambut baik, jadi akan kita tingkatkan menjadi Peraturan Daerah.” Dinas Sosial Sumatera Utara

Langkah serupa juga dipertimbangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan dukungannya terhadap fatwa MUI dan membuka kemungkinan menerbitkan regulasi daerah.

“Kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI. Tentu kita akan melanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah,” kata Herman Deru di Palembang, Selasa (10/11/2026).

Ia meminta Biro Hukum Pemprov Sumsel mengkaji mekanisme penerapannya, termasuk kemungkinan melalui peraturan gubernur maupun peraturan bupati dan wali kota.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyiapkan surat edaran untuk melarang ASN menggunakan vape di lingkungan pemerintahan. Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyatakan:

“Kita akan ikuti Fatwa haram penggunaan vape itu.”

Kebijakan tersebut menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menindaklanjuti fatwa MUI. Aktual Tangerang

Menguatnya dukungan Polri, Muhammadiyah, MUI, serta sejumlah pemerintah daerah memperlihatkan bahwa persoalan vape kini tidak lagi semata-mata menyangkut kebiasaan merokok, tetapi juga menyentuh persoalan kesehatan publik, perlindungan generasi muda, dan ancaman penyalahgunaan narkotika.

Meski demikian, fatwa MUI merupakan ketetapan keagamaan dan bukan otomatis menjadi larangan pidana. Pemerintah pusat dan DPR tetap perlu menyiapkan payung hukum yang jelas apabila pelarangan secara nasional hendak diberlakukan, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksinya.