Jakarta, Mynewsindonesia.com-Sebuah studi terbaru mengenai digitalisasi UMKM mengungkapkan bahwa usaha mikro dan kecil (UMK) masih menghadapi hambatan besar dalam beradaptasi dengan ekonomi digital. Meski jutaan pelaku usaha telah masuk ke platform daring, hanya sekitar 1 dari 10 UMK yang benar-benar berhasil karena ketatnya persaingan, tingginya biaya logistik, serta keterbatasan kesiapan dasar usaha.
Riset yang dipimpin oleh DFS Lab bersama Somia CX dan RISE Indonesia ini menyoroti bahwa banyak UMK masih kesulitan untuk go digital, apalagi bersaing di ekosistem yang lebih luas. Hal ini dipengaruhi oleh beragamnya tingkat kesiapan pelaku usaha. Selain itu, UMK juga memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga keamanan serta mengelola risiko saat menggunakan aplikasi digital untuk pemasaran maupun transaksi keuangan. Kondisi tersebut kerap menimbulkan keraguan hingga membuat mereka enggan memanfaatkan platform digital. Karena itu, tanpa program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, pelaku UMK akan kesulitan bertahan dan bersaing di tengah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Riza Damanik, menegaskan pentingnya program pemberdayaan yang memenuhi kebutuhan pelaku usaha dalam sambutannya. Ia menekankan bahwa mendukung UMK agar mampu beradaptasi dan tetap kompetitif di era digital menjadi semakin penting. “Menurut data beberapa waktu lalu, hanya kurang dari 6% pelaku usaha yang berhasil walau sudah mendapatkan pelatihan. Keberhasilan UMKM di ekosistem digital tidak terbatas dengan kemampuan mereka untuk onboarding, tetapi juga ada proses-proses yang harus dilalui sebelumnya, yang tentunya sangat menentukan keberhasilan mereka dalam meningkatkan produktivitas,” ujarnya. Deputi Riza turut menggarisbawahi bahwa esensi dari digitalisasi adalah peningkatan produktivitas. Jika UMKM sekadar masuk ke dalam platform digital tanpa ada peningkatan produktivitas, maka digitalisasi menjadi tidak relevan.
Studi ini menunjukkan bahwa agar mampu bersaing di pasar daring, UMK membutuhkan keterampilan produksi, kemasan yang menarik, logistik yang andal, serta sumber daya yang memadai. Namun, banyak pelaku usaha masih menghadapi tantangan tersebut. Program pemberdayaan yang ada pun sering belum efektif karena cenderung menggunakan pendekatan seragam dan mengabaikan kebutuhan dasar. Selain itu, banyak program tersebut juga belum secara khusus meningkatkan kemampuan UMKM dalam melakukan transaksi digital.
Inklusivitas juga menjadi faktor penting dalam program pemberdayaan UMK. Studi menekankan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan perempuan terbukti lebih efektif, terutama karena platform digital semakin berperan penting dalam menopang penghidupan mereka. Program yang dirancang dengan baik tidak hanya membantu usaha bertumbuh dan bersaing, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri perempuan pelaku usaha dalam menggunakan pembayaran digital.
Sebanyak 64,5% UMK di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Studi tersebut juga menemukan bahwa perempuan pelaku usaha menghadapi tantangan tambahan karena harus menyeimbangkan peran domestik dengan menjalankan usaha. Program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri, khususnya dalam penggunaan pembayaran digital.
Temuan-temuan tersebut dipaparkan dalam acara diseminasi studi bertajuk “Designing Effective MSME Digitalization Programs: Insights, Challenges, and Best Practices” yang diselenggarakan pada Senin, 15 September 2025. Acara ini didukung oleh Gates Foundation dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan tujuan membagikan hasil riset yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Pendiri dan Direktur DFS Lab Jake Kendall menyampaikan bahwa riset ini awalnya dimulai sebagai kajian mendalam, dan kini bergerak ke tahap aksi nyata dengan menerjemahkan hasil penelitian menjadi rancangan program dan pelatihan. “Bersama dukungan Gates Foundation, misi kami adalah bermitra dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat inklusi keuangan melalui peningkatan pelatihan digital dan program onboarding,” ujar Jake.
Acara diseminasi ini juga menjadi forum lintas sektor yang mempertemukan pemangku kepentingan dari kementerian, lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Forum ini sekaligus menjadi ruang dialog kolaboratif untuk merancang program pendampingan UMKM yang lebih relevan dan inklusif, khususnya bagi usaha mikro dan kecil.
“Pertemuan hari ini bukanlah akhir dari perjalanan. Justru ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih dalam. Kami menyambut baik kemitraan dan inovasi berkelanjutan untuk memastikan UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh di era ekonomi digital,” tutupnya.
