JAKARTA, MYNEWSINDONESIA.COM-Banyak pihak menantikan posisi PDIP akankah berada di luar Pemerintahan Prabowo-Gibran atau menjadi bagian dari Pemerintah Koalisi Indonesia Maju.
Jika disimak dari Pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, 24-26 Mei 2024. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berbicara banyak hal, mulai dari kerusakan demokrasi, kecurangan pemilu, TNI-Polri dibawa ke politik praktis, hingga pentingnya check and balance dalam sebuah pemerintahan.
“Kita terus bergerak, bergerak, solid bergerak, solid bergerak, terus, terus, maju terus, maju terus. Tidak pantang mundur, untuk apa? Mencapai kemenangan,” ujar Megawati dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP, Jumat (24/5/2024).
“Supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya,” sambungnya.
Megawati menegaskan, seluruh kader PDIP harus solid, jika tidak, ia tegaskan kader tersebut untuk keluar dari partai.
“Partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang enggak mau ngikut? Ya iyalah, udah enggak zona nyaman, zona nyaman melulu,” ujar Megawati.
Sementara itu, Akademisi Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan bila PDIP mampu membangun karya sebagai oposisi yang baik selama 5 tahun ke depan, maka semestinya dalam siklus politik akan terjadi upaya pembalikan pilihan oleh publik.
Sebaliknya, kata Feri, jika PDIP gabung pemerintahan, maka akan sangat besar perahunya, keuntungan mungkin akan sangat didapat oleh partai-partai di sisi terdekat pemerintah dan bukan tidak mungkin ini kerugian besar bagi PDIP karena ikut melanggengkan otoritarian.
“Dan biasanya pemerintahan dengan koalisi besar akan membangun pemerintahan yang menyimpang dan di luar kewajaran, dan tidak akan berpihak kepada rakyat. Jadi memang, pilihan PDIP semestinya harus oposisi,” ucap Feri.
