Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberi gratis pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan listrik ber-KTP Jakarta mulai Januari 2020.
Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela peresmian klub mobil listrik pertama di Indonesia, di Jakarta pada Kamis (12/12) malam.
Dijelaskan Anies, insentif yang diberikan Pemprov DKI tersebut selain berupa peniadaan tarif Bea Balik Nama (BBN), ada juga potongan 50 persen saat pembayaran pajak tahunan khusus kendaraan murni listrik.
“Jadi BBNKB itu nol persen, lalu PKB (pajak kendaraan bermotor) diskon 50 persen. Per tahun depan, Januari,” kata Anies.
Anies menyampaikan Perda itu menjadi prioritas, sebab tujuannya meningkatkan populasi kendaraan listrik di DKI. Data PLN, kini ada sekitar 40 unit mobil listrik murni ‘ber-KTP’ Jakarta.
“Dengan cara itu [harapan] lebih banyak lagi masyarakat menggunakan mobil dan motor listrik,” ujar Anies.
Selain dua program keringanan pajak demi mempercepat volume kendaraan listrik di Jakarta, Anies juga sudah punya insentif lain yaitu berupa keringanan tarif parkir untuk pengguna kendaraan murni listrik.
Menurut Anies, poin tersebut sedang digodok dan dibicarakan dengan perusahaan swasta penyedia jasa parkir.
“Satu lagi akan ada insentif pada parkir. Ini juga kami bicarakan teknisnya. Karena kalau urusan parkir kan menyangkut swasta juga,” ucapnya.
Ke depan, dengan menerapkan program-program tersebut, diharapkan Ibu Kota Jakarta akan menjadi contoh kota-kota lain dalam memberi dukungan terhadap peredaran kendaraan listrk.
Namun, Anies menambahkan skema perpajakan kendaraan listrik itu disebut tidak akan permanen, atau sampai populasi kendaraan ‘hijau’ di DKI berkembang pesat. Anies sendiri tidak bisa menjelaskan batasan perkembangan penjualan kendaraan listrik di Jakarta yang dimaksud.
“Bagian kami adalah menyediakan insentif dari BBNKB dan PKB. Ini supaya industri tumbuh dan permintaan meningkat,” tutup Anies.
