MYNEWSINDONESIA.COM-Terkait dengan anggaran Negara yang diguncang corona, sesuai dengan Pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan Munas V APKASI, bahwa anggaran Negara saat ini dalam kondisi terbatas. Konsolidasi anggaran APBN dan APBD sangat penting dilakukan, agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan baik.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance alias Indef, Tauhid Ahmad, menyatakan bahwa efektifitas penggunaan anggaran harus dimaksimalkan. “Setiap tahunnya selalu ada sisa anggaran 100 sampai 150 triliun. Nah, ini yang harus maksimalkan, berikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan sesuai dengan alokasi dan penggunannya,” katanya.
Kedua, sumber daya alam, saat ini pengelolaan SDA sebaiknya fokus pada hilirisasi, bukan eksplorasi. “Dengan fokus pada hilirisasi pasti menggunakan tenaga kerja lebih banyak dan nilai tambahnya jauh lebih baik bagi penyerapan tenaga dan peningatan perekonomian daerah,” katanya.
Selain hilirisasi, Pemerintah Daerah harus berani melakukan gebrakan dengan memberikan insentif yang besar, misalnya lahan daerah yang sediakan, hak pakai selama 20-30 tahun free, mereka hanya membayar pajak daerah dan retribusi daerah, dan SDM pun juga disediakan sesuai dengan kebutuhan industrinya. “Sekolah vokasi yang sesuai dengan industry di daerah sudah harus dilakukan,” katanya. Selain SDM, ia menambahkan, dukungan infrastuktur seperti listrik dan kualitas jalan ke pelabuhan mestinya diperhatikan.
Berikutnya adalah UMKM. Tauhid Ahmad meliat peluang yang besar justru pada penguatan UMKM lokal. “Bisa dengan memberikan insentif atau pemungutan pajak yang lebih luas, permodalan dibantu, lokasi diberikan, insentif untuk fasilitas infratruktur yang bagus juga diberikan, termasuk pemberdayaan dan akses ke digital,” katanya.
Jadi, imuhnya, kalau paket investasi yang ditawarkan daerah bukan sekedar daftar, tetapi sudah ada program daerah yang benar-benar implementatif dan bisa dilakukan dalam kondisi pandemic seperti ini.
Apa yang harus dilakukan Pemerintah daerah terhadap UMKM terkait upaya digitalisasi UMKM, Tauhid menjeaskan bahwa penguatan UMKM adalah dengan memperkuat kualitas produk yang punya standarisasi pada qualiry produk dan harus punya keunikan atau nilai jual yang tidak ada di daerah lain,” katanya.
Selain itu, penguatan UMKM secara digital pun meski dilakukan seperti halnya kerjasama dengan platform-platform digital seperti halnya Tokopedia, Shopee, Bukapalak, Lazada, dan lain sebagainya. “Bangun kerjasama dengan mereka dan syaratnya harus memenuhi standar kualitas keamanan, kesehatan, dan punya keunikan pada pengolahan dan kemasan yang menarik, itu harus dipenuhi dulu,” katanya.
Itu semua, menurut Tauhid Ahmad, langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah untuk menyikapi turunnya jumlah dana transfer APBN ke daerah karena defist anggaran yang tak terelakkan.
