MYNEWSINDONESIA.COM-Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mendesak pemerintah membatalkan rencana impor 1 juta ton beras. Pasalnya, rencana kebijakan itu menekan harga gabah dan merugikan petani lokal.
“HKTI secara tegas menolak kebijakan pemerintah untuk impor 1 juta ton beras yang merusak kehidupan petani yang tidak didasari data akurat serta tidak melibatkan stakeholder pertanian Indonesia,” ujar Fadli dalam akun Youtube Fadli Zon Official, Jumat (12/3).
Fadli mengungkapkan rencana itu merupakan kebijakan nirsimpati karena diumumkan menjelang panen raya. Meski waktu pelaksanaan belum pasti, menurut Fadli, rencana tersebut langsung berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.
Padahal, sambungnya, tanpa ada rencana impor saja setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
“Pengumuman rencana impor beras tentu akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani,” jelasnya.
Fadli mengingatkan puncak panen raya musim tanam Oktober-Maret 2020 adalah Maret-April 2021. Mengutip data Badan Pusat Statistik, lanjut Fadli, potensi gabah kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 juta ton atau setara dengan 14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibandingkan periode yang sama 2020.
“Tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras statistiknya jelas cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020 sehingga tidak ada dasar kuat bagi pemerintah untuk impor beras,” ujarnya.
Menurut Fadli, rencana tersebut mestinya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian atau seluruh stakeholder yaitu para petani. Public hearing secara komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat.
Pemerintah, kata Fadli, jangan selalu alergi mendengar masukan dari dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian.
“Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan yang tak lama kemudian dicabut atau direvisi padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani,” katanya.
Berikutnya, HKTI meminta pemerintah untuk menempatkan petani dan pertanian Indonesia sebagai basis kedaulatan dan kemakmuran bangsa bukan sekedar komoditas dagang. “Saya harap Pemerintah mendengar rintihan petani dan membatalkan rencana tak logis tersebut, karena ini berdekatan dengan panen raya, agar petani tak dirugikan,” kata Fadli Zon yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini.
