MYNEWSINDONESIA.COM-Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus memaparkan sejumlah poin dalam Omnibus Law
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Beleid baru itu mengubah beberapa pasal lama di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ahmad menjelaskan, sesuai dirilis CNN Indonesia.com, bahwa salah satu poinnya adalah waktu istirahat. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, pekerja mendapatkan jatah istirahat jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja, cuti tahunan 12 hari setelah bekerja 12 bulan secara terus-menerus, dan istirahat panjang minimal 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh.
Namun, pemerintah menghapus ketentuan minimal istirahat panjang dalam UU Cipta Kerja. Dalam beleid itu, aturan soal istirahat panjang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Kemudian, pemerintah juga menambah pasal 88b dalam bagian ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Pasal itu berbunyi upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/ satuan hasil.
“Dalam aturan sebelumnya, UU Ketenagakerjaan tidak ada. Ketentuan ini direvisi,” imbuh Ahmad.
Selain itu, pemerintah juga menambah pasal 154A dalam UU Cipta Kerja. Dalam pasal itu dituliskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa terjadi dengan berbagai alasan.
Beberapa alasan itu, seperti perusahaan melakukan penggabungan atau pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia kembali pekerja, perusahaan melakukan efisiensi yang diikuti dengan penutupan perusahaan, lalu perusahaan tutup karena merugi secara terus menerus selama 2 tahun.
Kemudian, perusahaan tutup disebabkan keadaan memaksa, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perusahaan pailit, pekerja mangkir lima hari berutut-turut tanpa keterangan tertulis, pekerja melakukan pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja, serta pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindakan pidana.
“Banyak alasan perusahaan untuk melakukan PHK,” kata Ahmad.
