MYNEWSINDONESIA.COM– Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggeber akselerasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target ambisius plafon penyaluran mencapai Rp320 triliun pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya bagi jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Pengumuman ini disampaikan Maman saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (17/11/2025).
Dalam paparannya, Maman menekankan bahwa peningkatan plafon KUR sebesar Rp40 triliun dari target tahun 2025 yang mencapai Rp280 triliun merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor UMKM. “Alhamdulillah, untuk tahun 2026 alokasi plafon program KUR ditambahkan menjadi Rp320 triliun. Ini selaras dengan fokus pemerintah untuk memberdayakan UMKM sebagai pilar utama pemulihan ekonomi,” ujar Maman.
Hingga 15 November 2025, realisasi penyaluran KUR telah menyentuh Rp238,7 triliun atau 83,2 persen dari target tahunan Rp286 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 4 juta pelaku usaha. Capaian ini menunjukkan momentum positif, meski tantangan seperti aksesibilitas di daerah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah. Untuk mengatasi hal tersebut, Maman mengungkapkan inovasi kebijakan yang revolusioner: penghapusan batas frekuensi pengajuan pinjaman bagi debitur UMKM.
Sebelumnya, pelaku UMKM di sektor perdagangan terbatas hanya dua kali pengajuan KUR, sementara sektor produksi empat kali, dengan suku bunga progresif dari 6 persen hingga 9 persen. Kini, kebijakan baru memungkinkan debitur mengajukan perpanjangan tanpa batas, dengan bunga tetap di 6 persen. “Ke depan, teman-teman UMKM sudah tidak dibatasi lagi pengajuan KUR-nya. Ini untuk memudahkan mereka berkembang tanpa hambatan birokrasi,” tambah Maman.
Kolaborasi Lintas Kementerian: Kunci Sukses Penyaluran Massal
Salah satu upaya paling menonjol dalam strategi Maman adalah pendekatan kolaboratif lintas kementerian. Penyaluran KUR tidak lagi terpusat di Kementerian UMKM, melainkan didistribusikan ke berbagai instansi untuk menjangkau segmen yang lebih luas. Misalnya, Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) dialokasikan Rp10 triliun khusus untuk pelaku usaha yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau paten, guna mendukung inovasi di sektor kreatif.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertanggung jawab atas Rp130 triliun untuk UMKM di bidang perumahan, seperti kontraktor kecil dan pengembang skala mikro. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) juga turut andil dengan menyalurkan KUR bagi mantan pekerja migran yang ingin berwirausaha di tanah air. Bahkan, Kementerian UMKM sendiri fokus pada pengembangan desa wisata, yang potensial menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan.
“Kalau semuanya ditaruh di Kementerian UMKM, saya pikir nggak akan mungkin mampu menjangkau semua sektor. Dengan distribusi ke beberapa kementerian, alokasi plafon KUR per hari ini sudah hampir Rp500 triliun,” jelas Maman. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat penyaluran, tapi juga memastikan relevansi program dengan kebutuhan spesifik masing-masing sektor.
Pemerintah juga menyiapkan subsidi besar-besaran untuk mendukung target Rp320 triliun. Subsidi bunga yang lebih rendah dan kemudahan persyaratan diharapkan mendorong partisipasi bank penyalur, seperti BRI dan Bank Mandiri, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam program ini. Selain itu, digitalisasi proses pengajuan melalui platform online akan menjadi prioritas untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM digital.
Dampak Ekonomi: Dari UMKM ke Pertumbuhan Nasional
Upaya Maman ini bukan sekadar angka di kertas, melainkan strategi holistik untuk mengatasi disparitas ekonomi. UMKM menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja, namun akses pembiayaan masih menjadi hambatan utama. Dengan plafon KUR yang melonjak, diharapkan dapat tercipta efek multiplier: peningkatan produksi, lapangan kerja baru, dan kontribusi ekspor yang lebih besar.
Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Dr. Rhenald Kasali, menilai langkah ini tepat sasaran. “Peningkatan plafon KUR disertai fleksibilitas pengajuan akan mendorong UMKM naik kelas. Ini bisa jadi booster pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 5-6 persen, asal didukung monitoring ketat untuk minimalkan NPL (kredit macet),” katanya.
Namun, tantangan tetap ada. Para pelaku UMKM di daerah meminta sosialisasi lebih intensif agar manfaat program ini merata. Maman menjanjikan roadshow nasional mulai awal 2026, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi UMKM seperti HIPMI dan Apindo.
Menuju 2026: Harapan Baru bagi Ekonomi Rakyat
Dengan upaya gigih Menteri UMKM Maman Abdurrahman, program KUR 2026 siap menjadi senjata ampuh melawan ketimpangan ekonomi. Target Rp320 triliun bukan hanya soal besaran dana, tapi komitmen nyata pemerintah untuk memberdayakan rakyat kecil. Bagi pelaku UMKM, ini adalah peluang emas untuk berkembang tanpa batas. Pantau terus update di MyNewsIndonesia.com untuk informasi terkini seputar eksbis dan peluang usaha.
Penulis: Tim Redaksi Eksbis MyNewsIndonesia.com
