MYNEWSINDONESIA.COM-Pemekaran propinsi baru di Indonesia saat ini masih terganjal moratorium pemekaran. Namun, dinamika di tenah masyarakat sudah sangat penting dilakukan dengan cepat, dan mempertimbangkan kesiapan propinsi induknya dalam pembiayaan operasional awal.
Hal ini ditegaskan oleh Lasarus, Anggota DPR RI Dapil Kalbar bahwa upaya pemekaran Kapuas Raya ini tergantung pada upaya Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
“Sejauh ini masih moratorium, tergantung bagaimana kuatnya kita mendesak Pemerintah Pusat. Kami di DPR sana tinggal menunggu saja, asal buka kerannya kita langsung gerak,” kata Lasarus.
Lasarus menambahkan bahwa Pemerintahan sebelumnya kurang tanggap dengan adanya pemekaran. Soal pemekaran adalah tantangan bagi Gubernur yang sekarang memerintah.
“Kalau bicara lebih baik, tentu lebih baik, tapi ini (pemekaran) kebijakan Presiden dan pemekaran itu kan kepentingan daerah. Kalau bicara lebih baik ya tentu lebih baik tanpa harus melihat ada ibu kota baru atau tidak, kita lebih cepat mekar lebih baik,” jelasnya.
Untuk urusan infrastruktur seperti ingin menjadikan pelabuhan Kijing sebagai pusat ekspor-impor Kalimantan. Masih memerlukan kajian yang mendalam. Seperti penyediaan kebutuhan jalur kereta api, menurut Lasarus masih banyak pelabuhan besar Indonesia yang juga belum memiliki angkutan kereta.
“Kita harus studi dulu, banyak pelabuhan besar di daerah lain tapi mereka juga tidak punya kereta api, jadi harus lihat penting atau tidak. Tapi kalau memang lebih baik ada kereta api ya lebih baik kita bikin. Keperluannya untuk apa dulu, pergerakan orang atau komoditas, jadi tetap harus ada studi,” tutupnya.
Ia juga menilai bahwa Gubernur sebelum Sutarmidji memang tidak aware dengan pemekaran. “Saat ini sudah berbeda, dan aspirasi masyarakat pun sudah mayoritas mendukung pemekaran sebelum pemindahan Ibu Kota dilakukan, demi pemerataan pemangunan di Kalbar khususnya dan Pulau Kalimantan secara umum,” katanya. (Sumber:Gencilnews.com)
