Pemerintah dinilai terlalu bertumpu pada langkah-langkah darurat seperti mobilisasi tangki dan penyaluran bantuan air bersih saat kekeringan sudah melanda. Menurut Andi Iwan, meski aksi cepat tanggap tersebut patut diapresiasi, strategi itu sama sekali belum menyentuh akar persoalan dari krisis tahunan ini.

Politisi senior ini tidak menampik bahwa bantuan air bersih yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat menolong masyarakat di tengah situasi kritis. Namun, ia mengingatkan bahwa pemenuhan hak atas air tidak bisa diselesaikan hanya dengan skema bansos air bersih tangki per tangki.

“Kami tentu mengapresiasi respons cepat dari Pemda dan rekan-rekan di BPBD yang langsung turun ke lapangan begitu masyarakat menjerit kekeringan. Namun, mari kita jujur, penyaluran bantuan air bersih itu hanya obat pereda nyeri. Itu tidak menyelesaikan persoalan mendasar dari krisis air yang polanya terus berulang setiap tahun,” ujar Andi Iwan Darmawan Aras dalam pernyataan resminya.

Komisi V DPR RI yang membidangi sektor infrastruktur mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pemangku kepentingan terkait untuk segera mengalihkan fokus pada mitigasi struktural.

Pemerintah diminta lebih agresif membangun infrastruktur jangka panjang, seperti memperbanyak jaringan pipa transmisi air minum, pembangunan embung, waduk, hingga optimalisasi sumur bor dalam di zona-zona merah kekeringan.

Andi Iwan menegaskan, dengan perubahan iklim yang kian ekstrem, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan manajemen krisis yang bersifat musiman. DPR mendorong adanya cetak biru (blueprint) ketahanan air nasional yang terintegrasi, sehingga penyerapan anggaran penanggulangan bencana benar-benar menghasilkan solusi yang permanen dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.