Ketegangan Iran-AS: Pembicaraan Nuklir di Tengah Ancaman Militer dan Sanksi Baru
Mynewsindonesia.com-Pada awal Februari 2026, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas, dengan fokus utama pada program nuklir Iran, ancaman serangan militer dari Presiden Donald Trump, dan upaya diplomatik terbaru di Oman.
Meskipun pembicaraan awal dinilai positif oleh kedua belah pihak, perbedaan mendasar tetap menjadi penghalang, termasuk tuntutan AS untuk “nol kemampuan nuklir” dari Iran dan penolakan Tehran terhadap kompromi pada pengayaan uranium serta program misilnya. Artikel ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kredibel seperti Reuters, Al Jazeera, Institute for the Study of War (ISW), CNBC, BBC, dan lainnya, untuk memberikan gambaran seimbang yang mewakili perspektif kedua negara serta pihak netral.
Hubungan Iran-AS telah tegang sejak Revolusi Islam 1979, tetapi eskalasi terbaru dimulai setelah AS keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 2018 di bawah pemerintahan Trump pertama. Sejak itu, Iran meningkatkan pengayaan uraniumnya hingga mendekati tingkat senjata, sementara AS memberlakukan sanksi ekonomi ketat. Pada 2025-2026, ketegangan meningkat karena protes massal di Iran yang ditindak keras oleh pemerintah, serta konflik proxy di Timur Tengah seperti perang 12 hari antara Israel dan Iran pada Juni 2025, di mana AS mendukung Israel dengan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran. Selain itu, insiden di Teluk seperti penembakan drone Iran oleh angkatan laut AS dan pendekatan kapal cepat Iran terhadap kapal tanker AS semakin memperburuk situasi.
Pada Januari 2026, Trump mengirim “armada besar” kapal perang dan pesawat ke wilayah tersebut, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln, sebagai tekanan militer. Iran merespons dengan latihan militer di Selat Hormuz, meskipun dibatalkan setelah peringatan AS. Analis dari Johns Hopkins University mencatat bahwa rezim Iran dirancang untuk menghadapi “pengepungan”, dan serangan AS bisa memicu perang asimetris regional yang panjang.
Pada 6 Februari 2026, delegasi Iran dan AS mengadakan pembicaraan tidak langsung di Muscat, Oman, yang difasilitasi oleh pemerintah Oman. Ini merupakan pertemuan pertama sejak Juni 2025. Delegasi Iran dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, sementara AS diwakili oleh Utusan Khusus Timur Tengah Steve Witkoff dan Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper. Araghchi menyebut pembicaraan sebagai “awal yang baik” dengan “atmosfer positif”, di mana kedua pihak bertukar pandangan dan proposal, meskipun belum ada kesepakatan umum.
Trump menyatakan pembicaraan “sangat baik” dan akan dilanjutkan minggu depan, tetapi menekankan bahwa konsekuensi akan “berat” jika tidak ada kesepakatan, termasuk tuntutan agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyambut baik pembicaraan ini, berharap dapat mengurangi ketegangan regional dan mencegah krisis yang lebih luas. Namun, hanya satu jam setelah pembicaraan berakhir, AS mengumumkan sanksi baru terhadap 15 entitas Iran, 14 kapal bayangan, dan dua individu, yang memicu kenaikan harga minyak karena kekhawatiran konflik.
Dari perspektif Iran, pembicaraan difokuskan pada pengangkatan sanksi, dengan penolakan tegas terhadap tuntutan AS untuk membatasi program misil, dukungan Axis of Resistance (seperti Houthi dan Hizbullah), atau memindahkan stok uranium ke luar negeri. Media Iran menekankan bahwa program misil dan dukungan regional “tidak ada tempatnya” dalam negosiasi. Sementara itu, pejabat Israel mendesak AS untuk segera menyerang Iran, meskipun Trump menolak karena risiko eskalasi.
Pemerintahan Trump menekankan “tekanan maksimum” melalui sanksi dan kehadiran militer untuk memaksa Iran menyerah. Departemen Luar Negeri AS memperingatkan warga Amerika untuk segera meninggalkan Iran karena risiko keamanan, termasuk gangguan perjalanan. Citra satelit menunjukkan peningkatan jet tempur AS dan sistem pertahanan misil di sekitar Iran, sebagai persiapan potensial untuk eskalasi. Trump menyatakan bahwa Iran “harus membuat kesepakatan”, atau menghadapi konsekuensi, termasuk serangan militer.
Rezim Iran memperingatkan bahwa serangan AS akan memicu perang regional, dengan kemampuan menyerang Israel, pengiriman internasional, atau basis AS di wilayah tersebut. Araghchi menekankan bahwa dialog memerlukan penghentian ancaman dan tekanan. Di media sosial X, banyak warga Iran skeptis terhadap pembicaraan, mengingat kegagalan negosiasi sebelumnya. Sebuah posting dari akun pro-Iran menyatakan dukungan terhadap kedaulatan nuklir Iran dan menyerukan agar AS mundur dari ancaman.
Analis dari ISW dan Critical Threats menilai bahwa Iran tidak mungkin berkompromi pada garis merahnya, mengurangi peluang kesepakatan diplomatik. Inggris mengerahkan jet tempur tambahan ke Siprus untuk mengamankan basisnya, mencerminkan kekhawatiran konflik yang lebih luas. Al-Monitor mencatat bahwa Iran menghadapi pilihan sulit pasca-pembicaraan Oman, dengan tekanan militer dan retorika keras yang terus meningkat.
Ketegangan ini telah menyebabkan kenaikan harga minyak karena kekhawatiran konflik. Pembicaraan lanjutan dijadwalkan, termasuk kemungkinan pertemuan di Istanbul antara Araghchi dan Witkoff. Namun, tanpa konsesi signifikan dari Iran mengenai program nuklirnya—seperti yang dituntut AS—risiko eskalasi militer tetap tinggi. Pakar seperti Narges Bajoghli dari Johns Hopkins memperingatkan bahwa serangan AS tidak akan mudah menggulingkan rezim, melainkan memicu konflik berkepanjangan yang merugikan kepentingan AS dan sekutunya.
Secara keseluruhan, meskipun diplomasi memberikan harapan sementara, ketegangan Iran-AS pada 2026 tetap rentan terhadap eskalasi, dengan implikasi global terhadap keamanan energi dan stabilitas Timur Tengah. Pihak-pihak terkait diharapkan terus mengejar dialog untuk menghindari perang yang lebih luas.
