Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mendukung populasi kendaraan listrik, demi menekan polusi dan pegendalian kualitas udara, akhirnya direalisasikan melalui pemberian insentif pajak kendaraan listrik.
Hal ini tertuang dalam Pertaturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 tahun 2020 mengenai Insentif Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.
“Untuk pengendalian kualitas udara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, perlu memberikan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,” tulis Pergub, Selasa (28/1).
Dalam Pergub tersebut, dijelaskan bila kendaraan listrik berbasis baterai yang disebut KBL tidak dikenakan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) alias nol persen. Hal ini dijelaskan pada Bab II pasal 2 ayat (2), dengan bunyi ;
“Terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan insentif tidak dikenakan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,” tulisnya.
Artinya, regulasi ini hanya berlaku untuk kendaraan yang sepenuhnya menggunakan baterai, bukan mobil hybrid atau hibrida. Berikutnya yang disebut dengan KBL sendiri dijelaskan pada Bab I pasal 1 ayat (1), yakni kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung maupun dari luar.
Dalam Pergub yang ditetapkan pada 3 Januari 2020 tersebut, juga paparkan bila regulasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 15 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 mendatang.
Bebas Ganjil Genap
Selain bebas dari pemungutan BBN-KB, ada keuntungan lain yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengguna kendaraan listrik. Pengemudi mobil listrik tidak termasuk ke dalam golongan kendaraan yang terkena aturan sistem plat nomor ganjil genap.
Gubernur DKI Anies Baswedan mengistimewakan kendaraan listrik yang tidak menyumbang polusi. Sehingga, tidak masalah jika masuk ke dalam area pemberlakuan sistem ganjil genap.
“Tapi satu hal yang pasti ganjil genap tidak berlaku bagi kendaraan dengan menggunakan listrik. Kalau Anda menggunakan motor listrik, Anda tidak terkena kebijakan ganjil genap,” ucap Anies di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Syafrin Liputo, juga menegaskan, jika mobil listrik serta kendaraan penyandang disabilitas bebas melintas di koridor ganjil genap.
“Ada 12 jenis kendaraan yang dikecualikan bisa melintas di area ganjil genap. Salah satu yang baru saat ini adalah mobil listrik dan kendaraan untuk penyandang disabilitas,” ujar Syafrin beberapa waktu lalu.
Jadi, banyak keuntungan apabila menggunakan kendaraan listrik, terutama mobil istrik berbasis baterai jika melintas di Jakarta. Pengemudi tidak perlu takut kena tilang akibat melanggar aturan ganjil genap.
